PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PENGADILAN NEGERI SERANG 7 MEI 2025
SOSIALISASI PERMA 6, 7, 8 TAHUN 2022, 7 MEI 2025
OPENING MEETING ASSESMEN INTERNAL 22 APRIL 2025
PENGADILAN TINGGI BANTEN MELAKSANAKAN PENGAWASAN DAERAH DI PENGADILAN NEGERI SERANG
RAPAT BULANAN DAN MONITORING EVALUASI BULAN APRIL 2025
Lebih lanjut
RELAAS PANGGILAN SIDANG NOMOR PERKARA 53/Pdt.G/2025/PN Srg
PENGUMUMAN PEMENANG PENERIMAAN PENYEDIA POSBAKUM T.A 2025
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PENERIMAAN PENYEDIA POSBAKUM T.A 2025
RELAAS PANGGILAN SIDANG NOMOR PERKARA 160/Pdt.G/2024/PN Srg
Lebih lanjut
RESTITUSI DAN KOMPENSASI DALAM KASUS TINDAK PIDANA YANG PELAKUNYA TIDAK DAPAT DIPIDANA: SEBUAH PEMIKIRAN DALAM PERSPEKTIF PROGRESIVITAS HUKUM
KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI TUJUAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Dr. RIDWAN MANSYUR, SH., MH
SISTEM KAMAR DALAM MAHKAMAH AGUNG : UPAYA MEMBANGUN KESATUAN HUKUM
Lebih lanjut
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas