RAPAT BULANAN DAN MONITORING EVALUASI BULAN JANUARI 2025
PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS DAN KOMITMEN BERSAMA
PEMBINAAN OLEH DIREKTUR JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGANTAR ALIH TUGAS HAKIM DAN PEGAWAI PENGADILAN NEGERI SERANG
RAPAT BULANAN DAN MONITORING EVALUASI BULAN DESEMBER 2024
Lebih lanjut
PENGUMUMAN PEMENANG PENERIMAAN PENYEDIA POSBAKUM T.A 2025
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PENERIMAAN PENYEDIA POSBAKUM T.A 2025
RELAAS PANGGILAN SIDANG NOMOR PERKARA 160/Pdt.G/2024/PN Srg
PENGUMUMAN PENDAFTARAN SELEKSI JASA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) T.A 2025
Lebih lanjut
SURAT KEPUTUSAN NILAI AKREDITASI TAHUN 2022
Contoh Manual Mutu untuk Pengadilan Negeri dalam rangka Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum
KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI TUJUAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Dr. RIDWAN MANSYUR, SH., MH
Lebih lanjut
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas