RAPAT BULANAN DAN MONITORING EVALUASI BULAN MARET 2025
RAPAT BULANAN DAN MONITORING EVALUASI BULAN FEBRUARI 2025
RAPAT BULANAN DAN MONITORING EVALUASI BULAN JANUARI 2025
PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS DAN KOMITMEN BERSAMA
PEMBINAAN OLEH DIREKTUR JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM
Lebih lanjut
PUTUSAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS WILAYAH HUKUM CILEGON TANGGAL 14 MARET 2025
PUTUSAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS WILAYAH HUKUM SERANG TANGGAL 14 MARET 2025
PENGUMUMAN PEMENANG PENERIMAAN PENYEDIA POSBAKUM T.A 2025
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PENERIMAAN PENYEDIA POSBAKUM T.A 2025
Lebih lanjut
RESTITUSI DAN KOMPENSASI DALAM KASUS TINDAK PIDANA YANG PELAKUNYA TIDAK DAPAT DIPIDANA: SEBUAH PEMIKIRAN DALAM PERSPEKTIF PROGRESIVITAS HUKUM
SURAT KEPUTUSAN NILAI AKREDITASI TAHUN 2022
KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI TUJUAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Dr. RIDWAN MANSYUR, SH., MH
Lebih lanjut
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas